KETUA KAMAR PEMBINAAN : “ KOORDINASI ADALAH JANTUNGNYA ORGANISASI “
Dalam rangka memperkuat komunikasi antar eselon di bawahnya, Mahkamah Agung mengadakan rapat koordinasi antar eselon 1 yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi oleh Sekretaris Mahkamah Agung ini berlangsung dari hari senin (7/5) hingga Rabu (9/5) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.
Kegiatan yang dihadiri pula oleh para pejabat eselon 2 dan 3 ini dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi..S.H., LLM. Pada kesempatan tersebut, Ketua Kamar Pembinaan sekaligus memberikan arahan terhadap pentingnya koordinasi antar eselon 1 di Mahkamah Agung agar tercapai kesatuan tindakan. “ Koordinasi adalah jantungnya organisasi, tanpa ada koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, jadi, pada hakikatnya harus ada sinkronisasi tindakan untuk mencapai tujuan bersama yaitu Peradilan yang Agung”.
Lebih lanjut, ketua kamar pembinaan menjelaskan koordinasi dalam sebuah organisasi harus dibarengi dengan adanya sikap kooperatif dan kerjasama antar bagian yang ada di Mahkamah Agung. Tanpa adanya kerjasama diantara seluruh elemen, tujuan organisasi tidak akan tercapai karena masing-masing bekerja sendiri-sendiri , “kerjasama tanpa ada koordinasi tidak ada hasil dan koordinasi tanpa kerjasama tanpa akar, dan terjadilah pembangkangan secara diam-diam “ jelasnya.
Senada dengan itu Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo dalam sambutannya mengatakan sebuah organisasi sebesar apapun tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik di semua lini. Hal tersebut menurut sekretaris MARI disebabkan koordinasi merupakan esensi dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang sama.
Lebih lanjut Sekretaris Mahkamah Agung mencontohkan keberhasilan MA dalam meraih WTP bukanlah hasil dari kerja sektoral, tetapi merupakan hasi kerjasama antar seluruh elemen yang ada di bawah Mahkamah Agung, “keberhasilan WTP adalah kerjasa mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga pegawai honorer dari seluruh satker yang ada di bawah mahkamah agung, “ tutur mantan Ketua Pengadilan Jakarta Barat
Silaturrahmi Dan Penyambutan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Yang Baru

Selasa 3 April 2018 bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Pidie diadakan Silaturahmi dan Penyambutan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sigli yang baru. Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati serta seluruh unsur Muspida Kabupaten Pidie

Dalam sambutan Ketua Pengadilan yang baru, Bapak M. Nazir, S.H.,M.H meminta dukungan dari semua pihak yang ada di Kabupaten Pidie dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sigli

Bupati Pidie, Bapak Roni Ahmad dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Ketua Pengadilan yang baru dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli yang lama Bapak Bakhtiar,S.H dan semoga hubungan dan kerja sama yang tercipta dapat terjaga dengan baik kedepannya
KETUA MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 3 ORANG WAKIL KETUA MPR

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH melantik dan memandu sumpah 3 (tiga) orang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari Senin, 26 Maret 2018 di gedung Nusantara Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI. Mereka yang dilantik, yaitu :
1. Ahmad Basarah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra
3.Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Hadir dalam pelantikan ini jajaran Pimpinan MPR, Ketua BPK, Ketua KY, beberapa Menteri Kabinet Kerja, dan undangan lainnya.
KETUA MAHKAMAH AGUNG: “KEMBALIKAN KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN“
Jakarta – Humas: Kepercayaan masyarakat khususnya para pencari keadilan terhadap aparatur dan lembaga peradilan, termasuk kepercayaan bahwa proses dan putusan peradilan harus dilakukan dan dijatuhkan untuk tujuan penegakkan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada Kamis, 22 Maret 2018. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial serta para Ketua Kamar Mahkamah Agung juga hadir menyampaikan Pembinaan yang akan berlangsung hingga Sabtu 24 Maret 2018. Pembinaan ini disampaikan kepada Ketua, wakil Ketua, Hakim, Hakim Adhoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Empat Lingkungan peradilan sewilayah DKI Jakarta.
Hatta Ali menambahkan bahwa mudahnya masyarakat memperoleh informasi di Pengadilan merupakan suatu keharusan guna mengejar ketertinggalan, sehingga kita terus berpacu dengan waktu yang sedemikian cepatnya bergerak dalam rangka mewujudkan suatu lembaga Peradilan yang jujur dan bermartabat, sehingga akan terwujudnya persepsi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
Pada kesempatan yang sama Hatta Ali mengatakan bahwa kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan termasuk dalam 7 (tujuh) area “Peradilan yang Agung” dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035. Menurut survey Poltracking 2017 Mahkamah Agung menempati posisi ke 7 (tujuh) sebesar 56% dan dalam Litbang Kompas menempati posisi ke 5 (lima) sebesar 64,3% mengenai kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan. Hal ini dibuktikan dengan bahwa masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan putusan tingkat pertama sebesar 96,99% tingkat pertama, 39,64% tingkat banding dan 88,25% tingkat kasasi.
Senam Pagi








PIMPINAN PENGADILAN BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS – Dr. Abdullah S.H., M.S
Jakarta – Humas : Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH. MH. Dalam segala kesempatan dan pembinaan senantiasa menyampaikan bahwa salah satu persyaratan untuk mewujudkan Court Excellence adalah Pimpinan Pengadilan yang memiliki kualitas / kompetensi dan integritas tinggi. Oleh sebab itu proses pembinaan dan pengawasan serta seleksi Calon Pimpinan Pengadilan pada 4 lingkungan Badan Peradilan harus mendapatkan perhatian yang proporsional.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, SH. MH. Secara continue dan konsisten menyelenggarakan uji kelayakan atau Fit and Proper test bagi Calon Pimpinan Pengalilan Negeri Kelas IA dan Kelas IA Khusus berdasarkan analisis kebutuhan. Fit and proper test diselenggarakan mulai tanggal, 28 – 31 Januari 2018 dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 48 /KMA/SK/II/2017 Tentang Pola Mutasi dan Promosi Hakim.
Dalam proses fit and proper test peserta ujian dituntut dan harus mendapat nilai layak dan lulus dari profile assessment atau psikotes dan materi ujian : a. Visi , misi , wawasan serta integritas; b. kemampuan teknis hukum ; c. administrasi dan layanan pengadilan ; d. menejerial dan kepemimpinan dan e. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Fit and Proper test diikuti oleh 45 peserta yaitu para Ketua dan mantan Ketua Pengadilan kelas I B, sementara kuota atau formasi yang tersedia sangat terbatas.
Dalam fit and proper test semua peserta wajib melalui tahap profile assessment atau psikotes yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu PPSDM. Menurut PPSDM, Profile Assissmen Psikologi adalah adalah kegiatan terstruktur dan sistematis untuk mengukur dan menganalisa guna mengetahui dan memahami aspek aspek Psikologi dan perilaku seseorang ( kemampuan berfikir, cara kerja, karakter, motivasi dan sejenisnya ) dan membandingkan atau mencocokan dengan persyaratan Psikologi / perilaku pada jabatan tertentu dalam hal ini jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan IA Khusus.
Materi ujian Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan oleh Badan Pengawasan. Materi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap prinsip : adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, integritas tinggi, tanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan professional. Dengan menjiwai nilai atau prinsip universal dan mendasar tersebut diharapkan seorang pemimpim mampu megatakan dan melakukan perbuatan yang benar adalah benar, mampu menyampaikan sejujurnya, melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar sehingga dipercaya, serta memiliki kecerdasan spiritual , moral, akal.
Pada prinsipnya ujian yang sebenarnya sebagai Pimpinan Pengadilan tidak hanya pada seleksi Calon Pimpinan, melainkan pada saat menjalankan sebagai Pimpinan Pengadilan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Pimpinan pengadilan dituntut untuk memiliki kecerdasan dan integritas tinggi dalam menerapkan prinsip prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan serta juga harus memperhatikan nilai-nilai loyalitas, kearifan local / local wisdom yang didukung oleh prinsip independensi.
Menejemen dan leadership dimaksudkan untuk memperoleh informasi bahwa peserta mengerti dan memahami administrasi dan berbagai layanan yang dilakukan pengadilan, karena setelah dinyatakan lulus akan ditugaskan untuk memimpin dan mengelola Pengadilan. Seorang pemimpin yang diharapkan adalah Pemimpin yang mengerti prinsip organisasi dan menejemen. Pimpinan pengadilan harus menguasai administrasi perkara , umum, keuangan dan kepegawaian serta Teknologi Informasi.
Pemimpin yang memahami prinsip menejemen akan mampu membuat perencanaan yang baik dan relevan, baik sarana maupun prasarana, mampu menggerakkan semua pegawai atau staf untuk meningkatkan kinerja, mampu menginstruksikan dan menerapkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan job description , mampu menyusun laporan, mampu melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja serta memberikan contoh disiplin dan ketauladanan atau role model yang baik. Pemimpin yang baik tidak mudah mengeluh dan mohon petunjuk tetapi akan senantiasa belajar dan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian, baik dalam ucapan perbuatan serta dalam memutuskan segala sesuatu.
Pimpinan pengadilan merupakan pimpinan yang khas dan berbeda dengan organisasi / institusi yang lain. Pimpinan pengadilan juga dituntut menguasai dan terampil berbagai teknis yuridis dan praktek hukum yaitu : Hukum pidana umum dan khusus, perdata umum dan khusus, hukum acara pidana umum dan khusus, hukum acara perdata umum dan khusus , serta tentang konsignasi maupun eksekusi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Citra dan wibawa Mahkamah Agung akan terwujud jika para Pimpinan memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Semua Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada semua kelas dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding lingkungan Badan Peradilan Umum ditentukan melalui fit and proper test demi mewujudkan dan menjunjung tinggi obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas.























