Home Page

Tujuh nilai utama Mahkamah Agung (MA) adalah kemandirian, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya.
Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Sigli. Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
LEBIH LANJUT
BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MENGETAHUI DENDA TILANG BISA LANGSUNG KLIK DISINI..!!
LAYANAN PENDAFTARAN LEGALISASI SURAT KUASA SECARA ELEKTRONIK

Template website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan perubahan susunan menu dan tampilan dari website sebelumnya yang bisa anda temukan dalam menu bar diatas.

Lebih Lanjut

Berita Mahkamah Agung

PESAN KETUA MA DALAM LAPTAH 2025: INTEGRITAS PERADILAN PONDASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Februari 10, 2026 Tidak Ada Komentar

Jakarta — Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H m... || LEBIH LANJUT

KETUA MA TEGASKAN ZERO TOLERANCE PELAYANAN TRANSAKSIONAL DALAM PEMBINAAN KETUA PENGADILAN SE-INDONESIA

Februari 10, 2026 Tidak Ada Komentar
SINERGI PERLUAS AKSES KEADILAN, MAHKAMAH AGUNG TERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN HUKUM

Desember 19, 2025 Tidak Ada Komentar
MAHKAMAH AGUNG RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI III DPR

November 18, 2025 Tidak Ada Komentar
MA GELAR WISUDA PURNABAKTI APRESIASI PENGABDIAN PIMPINAN DAN HAKIM AGUNG

Oktober 23, 2025 Tidak Ada Komentar

Berita PT Aceh

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH GELAR SOSIALISASI RESTORATIVE JUSTICE, PENANGANAN GRATIFIKASI, EKSEKUSI DAN PENYERAHAN PENGHARGAAN AKIP TERBAIK TA 2024

Juni 26, 2025 Tidak Ada Komentar

Banda Aceh, 26/6/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh melaksanakan kegiatan Sosialisasi Restorative Ju... || LEBIH LANJUT

Berita PN Sigli

SOSIALISASI DAN MONEV PELAKSANAAN SURAT TERCATAT PN SIGLI DENGAN PT. POS INDONESIA CABANG SIGLI SMT 1 TAHUN 2026

April 02, 2026 Tidak Ada Komentar

Sigli – Rabu (1/4/26) Pengadilan Negeri Sigli menggelar Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluas... || LEBIH LANJUT

OPENING MEETING KEGIATAN PENGAWASAN ANTAR BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI SIGLI PERIODE SEMESTER I TAHUN 2026

Maret 31, 2026 Tidak Ada Komentar
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Maret 11, 2026 Tidak Ada Komentar
BIMBINGAN TEKNIS BERITA ACARA SIDANG

Maret 10, 2026 Tidak Ada Komentar
BIMTEK PTSP OLEH PANITERA PN SIGLI

Maret 10, 2026 Tidak Ada Komentar

Artikel

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

Juli 11, 2025 Tidak Ada Komentar

oleh: H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) Pengantar Mahkamah A... || LEBIH LANJUT

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

Februari 14, 2025 Tidak Ada Komentar
PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

Oktober 18, 2023 Tidak Ada Komentar
Special and Differential Treatment (SDT) dalam Perjanjian – Perjanjian World Trade Organization (WTO) : Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan

Juli 13, 2023 Tidak Ada Komentar
CATATAN MENYONGSONG TAHUN 2023, MAHKAMAH AGUNG: INTEGRITAS TANGGUH, KEPERCAYAAN PUBLIK TUMBUH

Februari 09, 2023 Tidak Ada Komentar

QR CODE E-MATRAS (AUDIO BOOK) RAMAH DISABILITAS

PENGADILAN NEGERI SIGLI

Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan
Prosedur Bantuan Hukum

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan || LEBIH LANJUT ||

Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. || LEBIH LANJUT ||

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. || LEBIH LANJUT ||