SOSIALISASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA

Berita PN Sigli Berita Terkini

SOSIALISASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA

Sigli – Senin (27/4/26), Pengadilan Negeri Sigli mengikuti Sosialisasi Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana yang diselenggarakan secara daring di ruang Command Center PN Sigli.   Hadir dalam acara tersebut yakni Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H., para Hakim, Panitera, Panmud Pidana […]

PERTEMUAN RUTIN DAN SARASEHAN INTERAKTIF BADAN PERADILAN UMUM (PERISAI BADILUM) EPISODE KE-15

Berita PN Sigli Berita Terkini

PERTEMUAN RUTIN DAN SARASEHAN INTERAKTIF BADAN PERADILAN UMUM (PERISAI BADILUM) EPISODE KE-15

Sigli – Senin (27/4/26), Pengadilan Negeri Sigli mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke – 15 yang diselenggarakan secara daring di ruang Command Center PN Sigli. Hadir dalam acara tersebut yakni Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, […]





BERITA MAHKAMAH AGUNG RI



BERITA DIRJEN BADILUM



PENGUMUMAN MAHKAMAH AGUNG RI



PENGUMUMAN DIRJEN BADILUM



BERITA PT BANDA ACEH



PENGUMUMAN PT BANDA ACEH






QR CODE E-MATRAS (AUDIO BOOK) RAMAH DISABILITAS

PENGADILAN NEGERI SIGLI



  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Bantuan Hukum
typo-color Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan || LEBIH LANJUT ||
pengaduan Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. || LEBIH LANJUT ||
posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. || LEBIH LANJUT ||

Translate ยป