MAHKAMAH AGUNG RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA KOMISI III DPR
Jakarta–Humas: Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Suradi, S.H., S.Sos., M.H. meneg... || LEBIH LANJUT
Template website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan perubahan susunan menu dan tampilan dari website sebelumnya yang bisa anda temukan dalam menu bar diatas.



NILAI KAMI MELALUI SURVEY DIBAWAH INI
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) & SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
NILAI SKM & SPAK TRIWULAN I TAHUN 2025

NILAI SKM & SPAK TRIWULAN II TAHUN 2025

NILAI SKM & SPAK TRIWULAN III TAHUN 2025

ZI – SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) & ZI – SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
NILAI ZI – SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) & ZI – SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) TRIWULAN I TAHUN 2025

NILAI ZI – SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) & ZI – SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) TRIWULAN II TAHUN 2025

NILAI ZI – SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) & ZI – SURVEY PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) TRIWULAN III TAHUN 2025

VIDEO PROFIL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI SIGLI KELAS IB TAHUN 2023
VIDEO PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK & WBBM PN SIGLI
VIDEO PROFIL PN SIGLI
VIDEO LAYANAN DI POSBAKUM AJA
VIDEO TUTORIAL ERATERANG
VIDEO LAYANAN INFORMASI RAMAH DISABILITAS
VIDEO AUDIO BOOK LAYANAN DISABILITAS
Jakarta–Humas: Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Suradi, S.H., S.Sos., M.H. meneg... || LEBIH LANJUT
Banda Aceh, 26/6/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh melaksanakan kegiatan Sosialisasi Restorative Ju... || LEBIH LANJUT
Sigli – Kamis (20/11/25) Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H. beserta Fork... || LEBIH LANJUT
oleh: H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA) Pengantar Mahkamah A... || LEBIH LANJUT
QR CODE E-MATRAS (AUDIO BOOK) RAMAH DISABILITAS
PENGADILAN NEGERI SIGLI
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan || LEBIH LANJUT ||
Syarat dan Tata Cara Pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. || LEBIH LANJUT ||
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. || LEBIH LANJUT || 