Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Bertempat di Ruang Sidang Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Bapak H.DJUMALI, S.H. mengambil Sumpah Jabatan dan melantik Dr. AMRIL, SH, M.Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Acara berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Pejabat Fungsional, Ketua Pangadilan Negeri Se-Provinsi Aceh serta Pegawai Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KORPRI KE 47 TAHUN 2018
Pada hari Rabu, 29 November 2018, Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke 47. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak M. Nazir, S.H,.M.H

Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI ke 47 Tahun bertema “Melayani, Bekerja dan Menyatukan Bangsa”. Dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang bekerja di semua sektor, semua level pemerintahan, dan semua wilayah di lndonesia serta peruvakilan di luar negeri. Apresiasi sebesar-besarnya dari kami untuk para Aparatur Sipil Negara yang bertugas di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar yang bekerja penuh dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi


Upacara berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Para Pegawai serta seluruh tanaga honorer Pengadilan Negeri Sigli.
MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE – 73 TAHUN 2018
Pada hari Senin, 12 November 2018, Pengadilan Negeri Sigli, melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan Ke 73 Tahun 2018. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak Safri, S.H. M.H.,

Prosesi upacara diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara, Mengheningkan cipta di pimpin Pembina Upacara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan amanat Menteri Sosial RI. Dalam pidato Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli, seluruh rangkaian kegiatan upacara tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air dan meneguhkan semangat dan pengabdian bagi bangsa dan Negara di hati sanubari bangsa Indonesia



Upacara berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Para Pegawai serta seluruh tanaga honorer Pengadilan Negeri Sigli.
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE 90 TAHUN 2018
Pada hari Senin, 29 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 90 Tahun. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak M. Nazir, S.H,.M.H

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 90 Tahun 2018 bertema “Bangun Pemuda, Satukan Indonesia”. Dalam Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli, menekankan Ada tiga karakter dan kapasitas yang perlu dikapitalisasi setiap generasi muda untuk memenangi “pertarungan” masa depan sekaligus dalam mewujudkan mimpi Indonesia. Pertama, diperlukan generasi muda yang memiliki kualitas integritas yang tinggi, Kedua, kapasitas keahlian dan intelektual yang cukup mumpuni, Ketiga, karakter kepemimpinan yang peduli dan profesional.
Upacara berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Para Pegawai serta seluruh tanaga honorer Pengadilan Negeri Sigli.
977 APARATUR PERADILAN DISIAPKAN MENGISI 85 PENGADILAN BARU
Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan kepada awak media dalam jumpa pers persiapan peresmian pengadilan baru di Ruangan Media Center. A. Harifin Tumpa, Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 19/10/18.
977 orang aparatur pengadilan tersebut lanjut A. S. Pudjoharsoyo terdiri atas 283 orang hakim dan 694 pegawai tenaga teknis dan kesekretariatan, sehingga setiap Pengadilan sudah mempunyai minimal jumlah SDM agar dapat beroperasi melayani kebutuhan pencari keadilan.
“283 hakim tersebut termasuk yang akan menduduki posisi pimpinan maupun hakim yang akan menangani perkara dan 694 orang pegawai sudah termasuk untuk tenaga kepaniteraan seperti panitera, para panitera muda dan juru sita sementara untuk tenaga kesekretariatan termasuk di dalamnya sekretaris dan para kasubag” jelas A. S. Pudjoharsoyo
Kedepan, Mahkamah Agung terus berupaya untuk melengkapi segala kebutuhan semua pegadilan baru khususnya kebutuhan aparatur peradilan dan kebutuhan sarana dan prasarana pengadilan, dengan demikian masyarakat pencari keadilan terlayani dengan maksimal.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencananya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H akan meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. (Humas/AR/RS/foto pepy)
KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI MELONGUANE

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan pengoperasian 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Acara peresmian tersebut sengaja di selenggarakan di Melonguane sebagai salah satu kota yang terletak di wilayah terluar Indonesia.
Sebelumnya Kabupaten Talaud dengan ibu kota Melonguane termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna di Kabupaten Sangihe, padahal antara Kabupaten Talaud dengan Kabupaten Sangihe terpisah oleh laut. Dua kabupaten tersebut hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara dengan rute Talaud-Manado-Sangihe sehingga masyarakat yang berdomisili di Kota Melonguane untuk bisa datang ke Pengadilan Negeri Tahuna harus terbang naik pesawat ke Manado terlebih dahulu baru terbang lagi ke Kabupaten Sangihe tempat Pengadilan Negeri Tahuna berada. Sekarang dengan berdirinya Pengadilan Negeri Melonguane, maka masyarakat yang tinggal di Kabupaten Talaud tidak perlu lagi harus menggunakan pesawat untuk datang ke pengadilan.
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang domisilinya jauh dari lokasi pengadilan. Kendala geografis diwilayah-wilayah tertentu seringkali menyulitkan bagi para pencari keadilan untuk bisa datang langsung ke pengadilan, baik karena jarak antara pengadilan dengan tempat tinggal para pencari keadilan yang sangat jauh atau disebabkan karena kondisi alam yang sulit dilalui oleh alat transportasi, baik darat laut maupun udara, sehingga pada daerah- daerah tertentu untuk bisa sampai ke pengadilan memerlukan perjuangan yang sangat berat dan biaya yang cukup besar.
Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara wajib untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi warga negara untuk dapat memperoleh layanan hukum dan keadilan. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi untuk menjangkau akses keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan di daerah-daerah yang jauh dari lokasi pengadilan, maka dibentuk 85 pengadilan baru agar lebih memudahkan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum dan keadilan.
Ketua Mahkamah Agung berharap dengan berdirinya pengadilan- pengadilan baru tersebut dapat memberikan kemudahan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, agar dapat mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.























