Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 17 Pejabat Struktural dan 15 Pejabat Fungsional, pada hari Senin, 4 Maret 2024, bertempat digedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung.

Dalam sumpahnya, pejabat Struktural dan Fungsional berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban.Mereka juga bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

“Akan bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela”, tutur pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik

Sementara itu, Plt Sekretaris Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan Jabatan yang kalian sandang merupakan amanah (kepercayaan) yang diberikan kepada kalian, untuk itu kalian harus jaga dengan bekerja sebaik baiknya. Dan juga mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawas dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan MA harus kalian terapkan dilingkungan tempat saudara bekerja, sehingga nantinya kalian bisa menjadi  Role model yang artinya bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

Berikut nama Pejabat Struktural yang dilantik

1. Arif Setiadi, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
2. Antonius Adhi Irianto, S.S. sebagai Kepala Sub Bagian Statistik dan Laporan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
3. Budi Hendrasti, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
4. Ratna Yunita, S.T., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
5. Nur Rahmat Baskara, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
6. Endang Setyo Hartanti, S.E., M.M.sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Neraca pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
7. Devi Amelia, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
8. Mohd. Dedy Aprilan, S.P., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Penghapusan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
9. Agung Priyombodo, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
10. Gandit Wahyudi Satrio, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
11. Rachmad Triapto, S.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi I B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
12. Fita Rusfandari, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi I A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
13. Anita Novianti, S.E., M.Ak. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
14. Vika Pratiwi, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
15. Purwanto, S.P. sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
16. Bintang Puwan Permata, S.H.sebagai Kepala Sub Bagian Rohani dan Sosial pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.
17. Amir Mahmud, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

Dan nama Pejabat Fungsional yang dilantik:

1. Sukriadi Tanjung, S.Kom. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
2. Novan Pujimahaputra, S.Kom., S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
3. Tessa Yulisa Dewi Nurnaningrum, S.H., M.Kn. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
4. Rizky Amelia Kusuma Wardani, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
5. Riyadhy Fauzy, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
6. Putri Dea Larasati, S.Ak. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
7. Probo Widyaningrum, S.E., M.M. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
8. Izni Wuyanti, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
9. Harmini, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
10. Aris Nurul Wahyu Hidayah, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
11. Ahmad Supriyadi, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
12. Adji Budi Susilo, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
13. Deagestano Hendika Saputra, S.Kom. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
14. Febri Susanto, S.Pd. sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
15. Julian Mahardika, S.Pd.sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

Turut hadir dalam acara tersebut, Para pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya (Humas)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Humas: Setelah tiga tahun vakum karena Pandemi, tahun ini Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum. Pameran akan dilaksanakan pada dua hari yaitu tanggal 19-20 Februari 2024 di Jakarta Convention Centre, Jakarta. Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Senin pagi, 19 Februari 2024 pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, para pimpinan Lembaga peserta pameran, dan yang lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan Laporan Tahunan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk menyosialisasikan produk-produk hukum kepada publik melalui cara yang menyenangkan dan mengedukasi. Selain itu, Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendpatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsinya, aneka kebijaknnya dan informasi lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh 31 kementrian/lembaga hukum, NGO, Mitra Bank, yang memamerkan berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing.

Adapun Peserta Pameran dari instansi adalah:

1. MPR RI
2. Mahkamah Konstitusi
3. Komisi Yudisial
4. Kepolisian RI
5. Kementerian Hukum dan HAM
6. Otoritas Jasa Keuangan
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
8. Komisi Pemberantasan Korupsi
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
11. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM

Peserta Pameran Kampung Hukum dari Lembaga NGO, yaitu

1. Tim Pembaruan Mahkamah Agung
2. Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)
3. United Nations Children's Fund (UNICEF)
4. Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)
5. Jimly School of Law and Government
6. Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)
7. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Pada Pelaksanaan pameran kali ini selain diikuti oleh instansi yang di atas, diikuti pula oleh 7 Eselon 1 di MA dengan memamerkan kebijakan dan keberhasilan dalam pelayanan publik yaitu:

1. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
2. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
4. Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
6. Kepaniteraan Mahkamah Agung
7. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
8. Klinik Kesehatan Mahkamah Agung

Peserta Pameran dari mitra bank Mahkamah Agung, yaitu:

1. Bank Mandiri
2. Bank Negara Indoensia
3. Bank Rakyat Indonesia
4. Bank Syariah Indonesa
5. Bank Tabungan Negara

Pameran Kampung Hukum 2024 akan diisi dengan beragam kegiatan, seperti talkshow, kuis, pagelaran musik, dan lain-lain.

Kegiatan ini terbuka untuk umum, baik mahasiswa, akademisi, praktisi,  maupun masyarakat umum bisa mengunjungi  Pameran Kampung Hukum ini yang dimulai pukul 09.00-15.30 pada setiap harinya. (azh/RS)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Humas: Mengawali tahun 2024, Mahkamah Agung melaksanakan sidang paripurna dalam rangka pelantikan dan pengucapan sumpah tujuh Hakim Agung baru pada Jumat pagi, 5 Januari 2024 di ruang Kusumah Atmadja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H. M.H.

Ketujuh Hakim Agung baru ini terdiri atas enam orang hakim agung kamar pidana dan satu orang kamar perdata. Dengan bertambahnya ketujuh hakim agung, kini jumlah Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah 52 orang. Pelantikan ini menyusul hasil uji kelayakan yang telah disahkan oleh Komisi III DPR RI dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 124/P/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Berikut adalah nama-nama Hakim Agung yang baru dilantik:

1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Hakim Agung Kamar Pidana

   
   

2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H, Hakim Agung Kamar Pidana

   
   

3. Noor Edi Yono, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Pidana

   
   

4. Sigid Triyono S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Pidana

   
   

5. Sutarjo, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Pidana

   
   

6. Dr. Yanto, S.H., M.H. Hakim Agung Kamar Pidana

   
   

7. Agus Subroto, S.H., M.Kn. Hakim Agung Kamar Perdata

   
   

Dalam sumpah yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung baru ini berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, para pejabat Eselon 1 dan 2, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo:Adr/ Sno/Alf)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Jember-Humas: Dalam rangka menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Lomba Kinerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Umum tahun 2023. Lomba tersebut terdiri atas delapan kategori, yaitu:

1. Lomba layanan peradilan
2. Lomba layanan hukum
3. Lomba pengawas daerah
4. Lomba role model terbaik untuk pimpinan dan panitera
5. Lomba administrasi dan keuangan perkara
6. Lomba pelaksanaan elitigasi
7. Lomba implementasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Intitusi Pemerintah)
8. Lomba inovasi pengadilan

Penyerahan hadiah lomba diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung kepada seluruh pemenang pada Senin, 11 Desember 2023 di Pendopo Wahya Wibawa Graha Bupati Jember, Jawa Timur.

Nama-nama para pemenang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum. Link SK bisa di lihat pada link di akhir berita ini.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan rasa bangga terhadap kegiatan ini. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh satuan kerja dan personal yang telah meraih kemenangan. Baginya, kemenangan yang diraih harus menjadi motivasi dalam menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. 

“Bagi satuan kerja yang telah meraih kemenangan, jangan berpuas diri. Kemenangan ini harus dijadikan motivasi untuk menciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Begitu pula bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, jadikan momen ini sebagai pelecut untuk lebih baik lagi, karena inti dari semua ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat bukan yang lain,” kata Ketua Mahkamah Agung. 

Ia menambahkan bahwa kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak positif bagi dunia peradilan. Melalui teknologi, Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, menurutnya senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas cepat, tepat, dan berbiaya ringan.

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak heran jika sekarang dunia peradilan saling berlomba menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. 

“Jangan berhenti menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik itu di bidang teknis maupun non teknis di bidang yudisial,” katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung meluncurkan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, dengan cara memantau dan mengukur konsistensi penerapan sistem manajemen layanan pengadilan. 

Hadir pula pada acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Pidana, para Ketua Pengadilan Tingkat Tinggi dari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri dari seluruh Indonesia, dan yang lainnya. 

JEMBER DAN MAHKAMAH AGUNG MEMILIKI KESAMAAN  DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN 

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tinggi kepada Bupati Jember dan seluruh aparaturnya yang telah menyambutnya dengan sangat baik. Ia sangat terkesan dengan makanan, tempat-tempat yang indah, kesenian, serta kebaikan masyarakat Jember. 

Pemilihan kota Jember, menurut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. adalah salah satunya karena kegiatan ini sejalan dengan semboyan Kota Jember yaitu “Carya Dharma Prajamukti” yang artinya berkarya dan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, menurutnya, meskipun masyarakat Jember merupakan masyarakat yang heterogen, namun mereka menjunjung tinggi toleransi antar agama, ras, dan suku sehingga kehidupan pun menjadi aman dan tentram. Hal ini pula sejalan dengan nilai-nilai aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kebetulan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membawahi wilayah Kabupaten Jember adalah penerima penghargan piala bergilir Abhinaya Upangga Wisesa pada tahun 2022.

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, S.T., IPU., ASEAN. Eng. mengungkapkan kebahagiaannya dan kebahagiaan bagi masyarakat Jember karena telah memilih Jember sebagai lokasi penyelenggaraan acara ini. Baginya, hadirnya Ketua Mahkamah Agung dan rombongan ke Jember menjadi tanda bagi keamanan, kenyamanan kota Jember, sehingga bisa menarik para investor untuk ke Jember pula. Selain itu, ia mengatakan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Jember yang juga selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jember. 

Ia bercerita bahwa di ratusan desa binaannya sudah terdapat pengadilan virtual. Hal itu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat desa yang ingin mendapatkan pelayanan pengadilan tanpa harus mendatangi pengadilan yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Pengadilan virtual itu menurutnya lebih murah dibanding masyarakat harus pergi ke pengadilan langsung. 

Selamat kepada seluruh pemenang Lomba Kinerja tahun 2023, semoga pelayanan peradilan semakin dan semakin baik lagi. (azh/RS/photo:azh)

Quanhou – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim., SH LLM., MH, menghadiri undangan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok YM Zhang Jun untuk menghadiri Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023 yang diadakan di Quanhou, Fujian, Tiongkok, 25-27 Oktober 2023.

Forum Maritime Silk Road Internasional Forum on Judicial Cooperation diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok di Quanzhou pada tanggal 24 – 27 Oktober 2023. Forum ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan saat itu dihadiri oleh 21 negara dan 3 organisasi internasional, termasuk Ketua Mahkamah Agung dari 9 negara.

Forum tahun 2023 ini akan dihadiri total 200 peserta, dan tidak kurang 50 orang tamu asing. Dari China sendiri akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, para Hakim Agung Republik Rakyat Tiongkok dan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan setempat. Selanjutnya peserta juga adalah anggota Kongres Rakyat dan anggota Lembaga Konsultatif Rakyat Tiongkok. Hadir langsung 6 orang Ketua Mahkamah Agung dari negara Belt and Road dan Maritime Silk Road, termasuk Eithopia, Venezuelia, Samoa, Kyrgiztan, Papua New Guinea.

Diharapkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat pertukaran yudisial dan kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada pada Maritime Silk Road, untuk menekan konflik hukum dan hambatan peradilan, memperbaiki penyelesaian sengketa, memerangi tindak pidana, dan mempromosikan terbentuknya kerangka hukum yang stabil, adil, transparan dan prediktabel, di negara-negara sepanjang Jalur Maritime Silk Road.

Adapun Forum tahun 2023 akan membahas empat topik, yaitu

1. Peran Mahkamah Agung dalam menjaga Keadilan dan Meningkatkan Efisiensi

2.  Ekonomi Digital, E-Commerce sepanjang Jalur Sutra dan Penyelesaian Sengketa Komersial

3.  Pengembangan inovatif atas penyelesaian sengketa komersial internasional

4.  Masalah tentang pengumpulan barang bukti tindak pidana lintas batas

Bagi Indonesia sendiri, inisitif Maritime Silk Road merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan program BRI, pemerintah China memberikan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur penting di negara-negara yang dilalui rute dagang Belt and Road serta Silk Route tersebut. Bagi Indonesia keterlibatan dalam BRI sangat signifikan, mengingat nilai proyek yang sangat luar biasa, dan status proyek sebagai prioritas nasional. Sehingga kehadiran Mahkamah Agung pada forum ini sangat penting dan relevan dengan prioritas nasional untuk memastikan kesiapan sektor peradilan Indonesia dalam mengantipasi issue potensi konflik dan melindungi kepentingan nasional.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok tumbuh sebesar 58,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$124,4 miliar, dengan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1 persen menjadi US$60,7 miliar dan impor melonjak 70,1 persen menjadi US$63,8 miliar. Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, terutama sumber daya mineralnya.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Tiongkok terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia berjumlah US$1,86 miliar, naik 1,5 persen YoY.

Pada tahun 2022 nilai investasi terus meningkat menjadi US$ 8,2 miliar.  Selanjutnya Pada Semester I-2023, investasi China di Indonesia sudah menembus US$ 3,8 miliar,   dengan tidak kurang 1,584 proyek investasi berjalan, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar kedua setelah Singapura pada 2022.

Pentingnya Keadilan dan Efisiensi

Prof Dr Syarifuddin SH. MH dalam kontribusi ceramahnya tentang pemberian keadilan dengan tetap menjaga efisiensi menjelaskan, bahwa salah satu peran penting dalam mendorong efisiensi adalah melalui optimalisasi fungsi regulasi. Fungsi regulasi terbatas MARI dalam mengisi kekosongan hukum memang dioptimalisasikan untuk membentuk prosedur-prosedur inovatif yang belum terakomodasi oleh regulasi yang sudah ada. Melalui fungsi regulasi Mahkamah Agung memperkenalkan modernisasi pada proses peradilan,seperti e-court, e-litigasi. Selanjutnya Ketua MARI menekankan, bahwa dalam era regionalisasi dan globalisasi seperti kerjasama Maritime  Silk Road peradilan harus lebih proaktif dalam mewujudkan keadilan dan efisiensi, dan tidak hanya duduk sebagai penonton. Hal ini penting, karena kepastian dan keadilan hukum merupakan pondasi dari investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.

Ketua Mahkamah Agung RI menambahkan bahwa Perdagangan skala besar akan menuntut sistem hukum yang lebih seragam dan dapat diprediksi di seluruh wilayah, untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Tuntutan ini dianggap sebagai tambahan terhadap kebutuhan dasar akan sistem hukum dan proses penyelesaian sengketa yang transparan, efektif dan efisien. Menurutnya Meskipun penyatuan dan harmonisasi hukum selalu merupakan tugas yang sulit, hal ini perlu terus ditingkatkan, karena kegiatan perdagangan akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem hukum yang transparan, konsisten, dan harmonis, menurutnya peran lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga keadilan dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk mendukung hal ini, dan pengalaman kami menunjukkan bahwa selain pengambilan keputusan peradilan tradisional, terdapat pula peluang untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara lain.

Perkembangan Inovatif dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH dalam kontribusi ceramahnya soal perkembangan inovatif dalam penyelesaian sengketa komersial lintas batas menyoroti fenomena betapa berbagai negara di dunia terus berinovasi dalam menawarkan forum penyelesaian sengketa yang inovatif. Menurutnya pengadilan sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan perdagangan itu sendiri, yaitu terus berkembang, guna mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sebagai kontribusinya terhadap kelancaran perdagangan. dan bisnis. Maka tidak mengherankan jika seiring berjalannya waktu, semakin banyak yurisdiksi yang mengambil langkah serupa, untuk lebih terbuka dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kurun 16 tahun terakhir, tercatat setidaknya 6 negara membentuk Pengadilan Niaga Internasional, dan lebih banyak lagi yang membuka pintu bagi penyelesaian sengketa internasional, melalui pembentukan kamar khusus perkara perniagaan internasional.

Pengadilan-pengadilan ini menawarkan banyak keunggulan, seperti hakim yang memiliki keahlian yang tinggi, hukum acara yang lebih fleksibel, modern dan efisien. Beberapa yurisdiksi bahkan telah secara khusus mengadaptasi peraturan prosedur arbitrase, dan yurisdiksi lainnya bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih integral di mana litigasi dan arbitrase berjalan beriringan.

Ini penting dalam untuk merespon hadirnya berbagai Indikator Kinerja Global, seperti Indeks B Ready yang baru dari Grup Bank Dunia, yang secara spesifik akan mengukur seberapa baik sistem hukum suatu negara dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. negara-negara lain.

Kota Quanzhou sebagai Hub Maritime Silk Road

Forum ini dilaksanakan di Quanzhou provinsi Fujian, sebagai kota dengan sejarah panjang sebagai Hub Maritime Silk Road di masa lalu. 1000 tahun yang lalu, Quanzhou sudah menjadi pelabuhan utama Tiongkok bagi para pedagang asing, yang mengenalnya Quanzhou sebagai pelabuhan Zaiton. Selama abad ke-11 hingga ke-14. Tempat ini pernah dikunjungi oleh Marco Polo dan Ibnu Batutah, kedua penjelajah tersebut memuji kota ini sebagai salah satu kota paling makmur dan mulia di dunia. Ini adalah pangkalan angkatan laut dari mana serangan Kerajaan Mongol terhadap Jepang dan Jawa diluncurkan. Pada masa jayanya, Quanzhou juga merupakan pusat kosmopolitan dengan kuil Buddha dan Hindu, masjid Islam, dan gereja Kristen, termasuk katedral Katolik dan biara Fransiskan. Mesjid Islam pertama dibangun di Quanzhou tahun 1099.

Karena pentingnya bagi perdagangan maritim abad pertengahan, perpaduan unik bangunan keagamaan, dan peninggalan arkeologi yang luas, "Quanzhou: Emporium Dunia di Song-Yuan Tiongkok " dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2021.

Mendampingi pimpinan MARI dalam kunjungan itu adalah Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM, Kapten Dede Andriawan dan Staf Kepaniteraan Dian Novianti. (AS / Humas)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Humas : Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto, S.H., M.H menerima Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) award terbaik  ke tiga katagori Kementerian / lembaga dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, bertempat dihotel Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jl. Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat

JDIH Mahkamah Agung terbentuk sejak tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang didalamnya pada Pasal 4 mengamanatkan kepada setiap kepala lembaga pemerintahan berkewajiban untuk membentuk suatu jaringan dokumentasi informasi hukum di lingkungannya. Pada tahun 2012, pengelolaan JDIH didukung dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 014B/SEK/SK/II/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan.

Seiring berjalannya waktu kedua keputusan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan JDIHN secara tertib, terpadu, berkesinambungan, dan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pada tahun 2021, JDIH Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas terus berinovasi melakukan pengembangan dan memperbarui JDIH Mahkamah Agung yang lebih komprehensif agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahun 2022, Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan JDIH versi 2.0.0 serta sosialisasi dasar hukum JDIH yang telah diperbaharui diikuti oleh seluruh satuan kerja secara daring dan luring.

Pengembangan JDIH terbaru diantaranya:  Tampilan user interface/template, Pembaruan menu utama yang terdiri dari Beranda, Tentang Kami, Dokumen Hukum, JDIH Peradilan, Hubungi Kami, dan Berita. Dalam fitur Pencarian, didalamnya terdapat fitur pencarian yang lebih specific, Pembaruan metadata sesuai dengan standar produk hukum , Adanya preview dokumen yang lebih besar, Statistik Pengunjung, Terintegrasinya JDIH Mahkamah Agung dengan JDIH satuan kerja .

Untuk kedepan, JDIH Mahkamah Agung akan terus berupaya berinovasi untuk terus mempertahankan prestasi saat ini yaitu masuk ke dalam 5 besar. Dan untuk pengembangan selanjutnya akan fokus pada pembentukan JDIH versi mobile (Humas)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo – Humas: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H menyampaikan ada 3 hal yang perlu di optimalkan dalam pemberdayaan TIK di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yakni:

1. Meningkatkan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Mahkamah Agung.

Tahun 2020 indeks SPBE MA 2,89 dengan predikat baik, tahun 2021. Indeks SPBE MA turun menjadi 2,49 dengan predikat cukup. Dan tahun 2022 indeks SPBE MA meningkat mencapai 2,61 dengan predikat baik.

2. Penataan Aplikasi Agar Efektif dan Efisien.

Unit kerja eselon I perlu menata pengembangan aplikasi. Semangat yang diusung adalah kolaborasi dan bukan semata-mata kompetisi. Jika ada aplikasi yang bagus pada satuan kerja maka dapat dilakukan replikasi.

3. Pembangunan Aplikasi yang Terpadu.

Setiap kebijakan yang menyangkut pembangunan aplikasi dan Infrastruktur sarana prasarana harus dibahas melalui rapat pokja, sehingga dapat menghasilkan kebijakan dan pengendalian yang terpadu.

Hal tersebut disampaikan Sunarto dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi bagi Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara virtual pada Senin, 9 Oktober 2023 di Hotel Meruorah Labuan Bajo, yang di hadiri para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para Hakim Adhoc, para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung serta warga peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Lebih lanjut Mantan Kepala Badan Pengawasan itu mengatakan Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah AgungTahun 2022 Nomor 87.a/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 87.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu penerapan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang belum memadai.

Di akhir sambutannya, WKMA mengajak seluruh insan peradilan, "Apapun pangkat, jabatan dan kedudukan kita, mari berkontribusi untuk lembaga dengan menjadi teladan". (enk/PN/photo: yrz).

Sumber : www.mahkamahagung.go.id