PENGUMUMAN PENGADAAN JASA LAYANAN INTERNET PADA PENGADILAN NEGERI SIGLI TAHUN ANGGARAN 2026
Pengadilan Negeri Sigli akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Internet Tahun Anggaran 2026.
Sigli – Senin (8/12/25) Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan Sidang Keliling pertama pada Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
Dalam sidang keliling perdana tersebut PN Sigli menggelar sidang Perkara Gugatan Permohonan yang dipimpin oleh Majelis Tunggal Hakim Asra Saputra, S.H., M.H. dengan panitera pengganti Nova Miranda Abdi, S.H.
Penyerahan Penetapan Permohonan dilakukan secara simbolis oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli Sulaiman, S.H. serta disaksikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Baihaqi, S.E., M.Si.
Sidang keliling ini merupakan bagian dari program Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pengadilan.
Dalam kegiatan ini, majelis hakim dan staf pengadilan datang langsung ke lokasi untuk memeriksa dan memutus perkara, terutama perkara perdata sederhana, perkara permohonan, dan/atau perkara pidana ringan.
Sigli – Kamis (4/12/25) Pengadilan Negeri Sigli memberikan Piagam Penghargaan Terbaik bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2025 yang bertempat di ruang sidang utama.
Penyerahan Penghargaan Terbaik bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2025 ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H. dan disaksikan oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sigli.
Adapun pegawai yang mendapatkan reward tersebut adalah :
1. Ismuha Aleanaldi, S.H. (Panitera Pengganti) sebagai Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli terbaik.
2. Agustina Budianti Simangunsong, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan) sebagai Pegawai Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sigli terbaik.
3. Ruwaida, S.E. (Penata Layanan Operasional) sebagai Petugas PTSP Pengadilan Negeri Sigli terbaik.
4. Rizki Ramadhana (Pengadministrasi Perkantoran) sebagai PPPK Pengadilan Negeri Sigli terbaik.
Sigli – Pengadilan Negeri Sigli menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Bulan November Tahun 2025 di ruang sidang utama, pada kamis (4/12/25).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H. serta diikuti oleh seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Sigli.
Rapat membahas evaluasi kinerja bulan sebelumnya dan langkah-langkah dalam menyusun kinerja untuk kedepannya.
Sigli – Selasa (2/12/25), Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sigli ibu Nova Miranda Abdi, S.H. mengikuti Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) Tahun 2025 Gelombang II Tahap 1 Dan 2 yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di ruang Mediasi PN Sigli.
Kegiatan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) ini diawasi oleh Panitera dan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Sigli.
Sigli – Selasa (2/12/25), Pengadilan Negeri Sigli mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke – 12 yang diselenggarakan secara daring di ruang Command Center PN Sigli.
Hadir dalam acara tersebut yakni Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H., para Hakim, Panitera, para Panmud beserta jajaran.
Sigli – Selasa (25/11/25) Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan Closing Meeting Kegiatan Pengawasan Antar Bidang pada Pengadilan Negeri Sigli Periode Semester II Tahun 2025 di ruang Sidang Utama PN Sigli.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H. serta dihadiri oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Pejabat Struktural dan Fungsional, serta para Pegawai Pengadilan Negeri Sigli.
Sigli – Kamis (20/11/25) Ketua Pengadilan Negeri Sigli ibu Apri Yanti, S.H., M.H. beserta Forkopimda Pidie menerima Kunjungan Kerja dan Silaturahmi Kapolda Aceh bapak Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. beserta rombongan di Mapolres Pidie.
Sigli – Kamis (20/11/25) Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan Rapat Pemberian Reward dan Punishment Pegawai Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2025 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H. yang diselenggarakan di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli.
Rapat Pemberian Reward dan Punishment Pegawai ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli bapak Zulfikar Siregar, S.H., M.H. serta dihadiri oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
Rapat ini menyepakati daftar penerima penghargaan dan pegawai yang dikenai sanksi berdasarkan data kinerja yang objektif. Pimpinan menegaskan pentingnya konsistensi penerapan reward dan punishment untuk menjaga keadilan, transparansi, dan budaya kerja positif.
Rapat ditutup dengan harapan agar kebijakan ini menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi lebih baik bagi organisasi.
Jakarta–Humas: Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Suradi, S.H., S.Sos., M.H. menegaskan bahwa Mahkamah Agung terus memperkuat fungsi pengawasan internal sebagai upaya menjaga integritas hakim maupun aparatur peradilan. Ia menyampaikan bahwa terdapat 5 (lima) langkah utama yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.
Langkah tersebut mencakup penguatan regulasi, pemetaan potensi korupsi pada peradilan, modernisasi mekanisme pengawasan, penerapan sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan peradilan, serta pembentukan unit pengawasan khusus.
Penyampaian ini ia sampaikan dalam forum rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR yang turut dihadiri utusan Polri dan Kejaksaan Agung pada Selasa (18/11) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, yang membahas strategi penguatan reformasi hukum nasional. Suradi didampingi oleh Inspektur Wilayah I dan III Bawas MA, Sekretaris Bawas MA, Hakim Yustisial, hingga para pejabat eselon II dan III, fungsional, serta staf Bawas MA.
Ia menerangkan bahwa MA telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan perangkat pengawasan, mulai dari Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku sejak 2009, Kode Etik dan Perilaku Panitera serta Jurusita melalui SK KMA Nomor 112 Tahun 2012, hingga Perma Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya.
Di sisi lain, MA juga mendorong reformasi pengadilan melalui pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada berbagai satuan kerja.
“Hingga saat ini tahun 2024 sebanyak 260 satker telah meraih predikat WBK, namun satu satker dicabut karena ada OTT ya, dan ada 16 satker yang telah meraih predikat WBBM. Di samping pembangunan zona integritas juga ada pengendalian gratifikasi, jadi ada pembentukan unit pengendalian gratifikasi melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 119 tahun 2019.” ungkap Suradi.
Pria yang sekaligus Hakim Agung Kamar Pidana itu juga menjelaskan bahwa Badan Pengawasan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kepatuhan melalui kegiatan monitoring serta pengukuran potensi korupsi di pengadilan.
“Mahkamah Agung bersama dengan KPK, AIPJ2 telah melakukan corruption risk assessment dan evaluasi implementasi pasal ini dengan pada 27 pengadilan dan tiga lingkungan badan peradilan tersebar di 27 kota dengan sebaran ada wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.” tambahnya.
Modernisasi mekanisme pengawasan menjadi salah satu strategi lain, termasuk optimalisasi platform pengaduan online baik untuk internal maupun masyarakat melalui SIWAS dan aplikasi pengawasan WASTITAMA.
“Aplikasi ini memungkinkan pengawas untuk melakukan pemantuan menyeluruh mulai data perkara seluruh pengadilan, termasuk penanganan perkara yang pernah diselesaikan oleh masing-masing hakim hingga akses langsung CCTV seluruh pengadilan untuk memastikan keterbukaan proses.” ucapnya.
MA juga menetapkan satuan pengawasan khusus berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 74 Tahun 2022. Satuan ini bertugas melakukan penilaian sistem manajemen anti penyuapan, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, serta melaksanakan operasi etik berupa tangkap tangan terhadap hakim atau aparatur yang terindikasi melanggar etika atau pedoman perilaku.
Unit khusus tersebut juga melakukan profiling integritas hakim dan aparatur di seluruh jajaran peradilan.
“Saat ini profiling integritas hakim telah mencapai 3.127, dari total 9.112 orang hakim, jadi kalau dipersentase yaitu 34,32 persen. Data profiling saat ini dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan pimpinan, salah satunya hasil profiling digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk proses promosi dan mutasi hakim.” tuturnya.
Suradi juga memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025 terdapat 176 aparatur MA yang dikenai sanksi disiplin. Angka ini menurun dibanding tahun 2024 yang berjumlah 244 hukuman disiplin.
Dari total tersebut, 78 di antaranya merupakan hakim dan hakim ad hoc, sementara 98 sisanya terdiri dari pejabat struktural, fungsional, staf, dan PPNPN di lingkungan kepaniteraan serta kesekretariatan.
“Ini kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2025 memang pasang surut di tahun 2018 163, di tahun 2019 ada 179, di tahun 2020 ada 162, di tahun 2021 booming ini 284, di tahun 2022 271, di tahun 2023 295, di tahun 2024 244, dan terakhir sampai dengan Oktober ini 176.” ungkap Suradi.
Pada tahun yang sama, terdapat 40 hakim yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) untuk dijatuhi sanksi. Dari jumlah tersebut, 25 telah diproses oleh Bawas, sementara 15 masih dalam tahap penanganan.
Selain itu, pada 2025 Bawas MA juga menjadwalkan sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 18 hakim yang diusulkan dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian, terdiri dari 11 hakim usulan MA dan 7 usulan KY. Pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan praktik gratifikasi hingga tindakan asusila. (sk/ds/RS/Photo:kdr)
Sumber : www.mahkmaahagung.go.id
