Dirjen Badimiltun Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., MH, didampingi Hakim Agung Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H, membuka acara kegiatan seleksi Calon Hakim Militer. Dalam laporannya Dirbin Ganisminmil Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. menyampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti seleksi Calon Hakim Militer sebanyak 117 peserta yang dinyatakan telah lulus tahap seleksi administrasi pada waktu sebelumnya dari total jumlah pendaftar sebanyak 123 orang. Dengan demikian yang dinyatakan tidak lulus tahap seleksi awal berjumlah 6 orang. Kemudian para peserta yang dinyatakan lulus seleksi tersebut berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa seleksi psikotest yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2017 berupa psikotest menggunakan paper/pensil dan Rabu, 15 November 2017 psikotest dengan computerized dilanjutkan dengan test akademik computerized. Terakhir pada hari Kamis, 16 November 2017 test akademik berupa essai, uraian dan pembuatan makalah.
Sedangkan Dirjen Badimiltun menghimbau agar para peserta untuk serius, berkonsentrasi penuh dan jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri ataupun institusi sehingga nantinya akan didapat para calon Hakim Militer yang berintegritas tinggi, intelektual, berkapasitas dan berkemampuan baik serta konsisten dalam menjalankan amanah untuk meningkatkan kinerja dan performa Pengadilan Militer guna mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengumuman para peserta yang lulus seleksi ini akan diberitahukan lewat website www.ditjenmiltun.net pada hari Jumat, 17 November 2017. Kemudian para peserta yang telah dinyatakan telah lulus tahapan seleksi tersebut akan melanjutkan pada tahapan seleksi wawancara yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 20 November 2017 dan Selasa, 21 November 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I. lantai 11, Jl. Jend. A.Yani Kav. 58 bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat.
Acara yang berlangsung, Selasa, 14/11/2017 di gedung indoor training Dispsiau Halim Perdanakusuma, dihadiri oleh Kadilmiltama Marsda TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny HV. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. serta beberapa tamu undangan lain seperti Kababinkum, Kadispsiau, Aspers TNI dan Ka Bawas MA-RI atau yang mewakilinya. (humas)
Pada hari Jumat, 27 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan 72 Tahun. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak Bakhtiar, S.H.
Dalam pidato Menteri Sosial yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli berpesan untuk menghormati jasa pahlawan. Tanpa Pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dan perintis kemerdekaan, tidak akan ada gagasan besar untuk mendirikan sebuah negara yang bernama Repulik Indonesia. Serta mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk terus berjuang, bekerja, dan berkarya.
Upacara berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Para Pegawai serta seluruh tanaga honorer di Pengadilan Negeri Sigli.
Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 5 (lima) orang Hakim Agung pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Tower Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017. Dengan bertambahnya 5 orang Hakim Agung baru ini, kini Hakim Agung yang ada di Indonesia berjumlah 50 orang.
Lima Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:
- Dr. Gazalba Saleh, SH., MH untuk Kamar Pidana
- Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab SH., MH untuk Kamar Perdata
- Dr. Yasardin, SH., M.Hum untuk Kamar Agama
- Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Untuk Kamar Tata Usaha Negara
- Kol. CHK. Hidayat Manao, SH., MH. Untuk Kamar Militer
Senin, 6 November 2017, Dharmayukti Karini Cabang Sigli melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini yang ke XV sekaligus melaksanakan program penyerahan BDBS. Pada HUT Dharmayukti Karini ke XV tahun 2017 mengusung tema “Memperkuat Peran Sebagai Pemersatu Bangsa”
Acara dihadiri oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Meureudu, Para Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Cabang Sigli dan Meuruedu, dan putra-putri penerima BDBS tahun 2017.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci AL-QURAN, salawat, menyanyikan lagu indonesia raya, lagu hymne dan mars Dharmayukti Karini. Kemudian di lanjutkan dengan laporan dari Ketua Panitia, pembacaan pidato Ketua Umum Dharmayukti Karini Pusat, kata sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigi, pemotongan tumpeng, Penyerahan BDBS diberikan oleh Ketua DYK Cabang Sigli Ny. Yunizar. Penyerahan BDBS sebanyak 6 orang yang terdiri dari siswa/siswi SD/MIN 5 orang dan MTsN /SMP 1 orang dan ditutup dengan pembacaan doa
Pada hari Jumat, 27 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke 89. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak Bakhtiar, S.H.
Dalam pidato Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli berpesan untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Sudah saatnya kita melangkah ketujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Upacara berlangsung dengan khidmat, dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Para Pegawai serta seluruh tanaga honorer di Pengadilan Negeri Sigli.
Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR M. Hatta Ali,SH.,MH Mengadakan Rapat Pembinaan Untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Hukum Yogyakarta, dengan dipusatkan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Tanggal 13 Oktober 2017. Rapat Pembinaan ini dihadiri pula oleh wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. H. M.Syarifuddin,SH.MH, Para Ketua Kamar dan beberapa Hakim Agung,Para eselon I, Para eselon II dan beberapa asisten pada Mahkamah Agung RI.
Dalam Pemaparannya ketua Mahkamah Agung Prof.DR.M.Hatta Ali,SH Memaparkan yaitu Pembinaan Tahun ini sudah ada 4 (empat) Propinsi yang dilaksanakan pembinaan yaitu di Aceh, Mataram, Bali dan yang kali ini dipusatkan diyogyakarta . Jadi berarti sudah 5 (lima) propinsi yang diberikan pembinaan. Pembinaan kali ini melihat berbagai materi, maka Pembinaan Administrasi Yustisial ini lebih condong untuk memberikan materi yang berkenaan dengan pembekalan tentang masalah PERMA 7 Tahun 2016, PERMA No. 8 dan 9 Tahun 2016. Ketiga PERMA ini dikenal dengan PERMA kedisiplinan dan juga tanggung jawab atasan terhadap bawahan. Jadi ketiga PERMA ini merupakan PERMA pembinaan dan pengawasan.
Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, Ketua MA meminta menginstruksikan kepada Pengadilan Tingkat Banding selaku voorpost MA yang merupakan kepanjangan tangan MA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada jajaran pengadilan yang berada di daerah hukumnya.
“Masih banyak ditemukan, ada ketua pengadilan tingkat pertama dan banding sangat jarang memberikan pembinaan, bahkan pengawasan yang seharusnya diberikan para hakim tinggi untuk mengawasi di daerah yang sudah ditentukan, ini pun tidak jalan. Saya minta, jangan sekali-sekali, cukup yang pertama dan yang terakhir seorang ketua pengadilan tingkat banding terkena OTT. Dan OTT ini terjadi adalah setelah keluarnya 3 PERMA ini dan juga setelah keluarnya Maklumat” pungkas Ketua MA
Senin, 16 Oktober 2017. Proses seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 78 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam laporannya Roki Panjaitan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Selaku Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor melaporkan jumlah peserta cakim ad hoc tipikor sebanyak 77 dengan rincian Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 16 peserta dan Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 61 peserta dan 1 peserta tidak hadir.
Dalam tahapan penyaringan ini MA bekerjasama dengan tim consultant PPSDM serta meliputi para tokoh dari masarakat. Pansel sendiri, telah memiliki tim investigasi. Investigasi tersebut dilakukan secara serius dan penelitian yang mendalam. Selain itu, pansel juga dilengkapi dengan profile assessment masing-masing calon.
Namun, dari seluruh data yang masuk ke pansel, merasa belum bisa dijadikan dasar untuk menilai layak atau tidaknya mereka menjadi hakim ad hoc tipikor. Karena itu, diperlukan adanya proses wawancara yang saat ini tengah dilakukan. “Proses ini belum selesai seluruhnya, ketika proses itu sudah seluruhnya selesai, baru diakumulasikan dan diperiksa baik-baik. Baru dari situ ada judgement, ada penilaian.”
Kamis, 12 Oktober 2017, Pengadilan Negeri Sigli menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Ibu ASNAHWATI, SH, MH, didampingi oleh Bapak Filizar, SH, MH (Sekretaris Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh) dan Bapak AMIRULLAH, SH (Kepala Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh).
Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Bapak Bakhtiar, SH didampingi oleh Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sigli
Dalam kunjungan kerjanya, beliau menayakan terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sigli. Beliau juga menanyakan terkait progres pengerjaan rehab gedung kantor Pengadilan Negeri Sigli yang sekarang ini masih dalam pengerjaan. Beliau berpesan agar Pengadilan Negeri Sigli agar dapat memberikan kinerja dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Rabu, 11 Oktober 2017 Pengadilan Negeri Sigli mengadakan Rapat Rutin Bulanan Oktober Tahun 2017 bertempat diruang sidang utama Pengadilan Negeri Sigli.
Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli Bapak Bakhtiar, S.H., didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Panitera, Sekretaris dan dihadiri oleh para hakim, pejabat struktural dan fungsional, staf serta tenaga honorer Pengadilan Negeri Sigli.
Dalam rapat bulanan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sigli kembali menekankan tentang Maklumat KMA No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pembinaan dan pengawasan hakim, aparatur Mahkamah Agung, dan bandan peradilan dibawahnya. Dalam rapat ini juga disampaikan tentang Kinerja SIPP Pengadilan Negeri Sigli Triwulan III 2017 yang dirilis oleh Dirjen Badilum.
Sukses mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dan Replika inovasi pelayanan Peradilan e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 Pengadilan Tingkat Pertama, kini saatnya Mahkamah Agung menindaklanjuti hasil dari inovasi – inovasi tersebut. Mahkamah Agung mulai untuk mereplikasi inovasi tahap II tersebut pada 101 Pengadilan Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, melalui Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan tahap II pada tanggal 9-11 Oktober 2017. Tahun 2015 lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan 3 inovasi terbaik yakni Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Dari ketiga inovasi tersebut, dipilihlah Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen dan dilanjutkan pengembangannya oleh Pengadilan Negeri Kendal, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk direplikasi terlebih dahulu.
Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan kepada publik, serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain . Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Dalam sambutan pembukaannya Sekretaris Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mulyono, SH., S.IP., MH berharap dengan adanya “ inovasi pelayanan peradilan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan “.
