Sigli – Jum'at (08/12/23), Kegiatan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Bapak Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum pada Pengadilan Negeri Sigli.
Pembinaan yang digelar di ruang sidang utama ini diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Sekretaris, Pejabat Struktural & Fungsional, Para Pegawai, Serta PPNPN Pengadilan Negeri Sigli.
Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh beserta rombongan tiba di Kantor Pengadilan Negeri Sigli pada pagi pukul 08.30 WIB.
Sigli – Kamis (07/12/23), Bertempat di ruang Command Center PN Sigli telah dilaksanakannya Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Sigli Tahun 2023.
Acara yang dilangsungkan pada pagi hari tersebut dihadiri oleh Para Hakim dari Pengadilan Negeri Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Sigli.
Sigli – Pengadilan Negeri Sigli menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler dari Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di ruang Command Center PN Sigli, pada Selasa (05/12/23).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli Ibu Eliyurita, S.H., M.H. dan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli Ibu Apri Yanti, S.H., M.H. serta diikuti Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda & Para Kepala Sub Bagian.
Rapat ini memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana sudah tindak lanjut atas temuan pelaksaan Pemeriksaan Reguler oleh Tim Pengawasan BAWAS Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Sigli beberapa waktu yang lalu.
Adapaun Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler oleh Tim Bawas MA RI dimaksud meliputi beberapa bidang yakni Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
Sigli – Pengadilan Negeri Sigli melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Internal yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli Ibu Apri Yanti, S.H., MH. di ruang sidang utama, pada Selasa (28/11/23).
Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Sigli.
Sigli – Pengadilan Negeri Sigli menggelar Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di ruang sidang utama, pada Selasa (28/11/23).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli Ibu Apri Yanti, S.H., M.H. didampingi Panitera dan Kasubbag PTIP serta diikuti oleh seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Sigli.
Rapat membahas tindak lanjut atas temuan pelaksaan Pemeriksaan Reguler oleh Tim Pengawasan BAWAS Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Sigli beberapa waktu yang lalu.
Adapaun Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler oleh Tim Bawas MA RI dimaksud meliputi beberapa bidang yakni Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
Sigli – Pengadilan Negeri Sigli menggelar Rapat Bulanan dan Pembinaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk periode bulan Novmeber Tahun 2023 di ruang sidang utama, pada Selasa (28/11/23).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli Ibu Apri Yanti, S.H., M.H. serta diikuti oleh seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Sigli. Rapat membahas evaluasi kinerja bulan sebelumnya dan langkah-langkah dalam menyusun kinerja untuk kedepannya.
Sigli – Pengadilan Negeri Sigli menyambut kedatangan Tim Pemeriksa dan Pengawasan Reguler Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI yang tiba pada hari selasa (21/11/23).
Kedatangan Tim Pemeriksa dan Pengawasan Reguler BAWAS Mahkamah Agung RI ini dalam rangka melaksanakan Pemeriksaan Reguler pada Pengadilan Negeri Sigli.
Adapun Tim Pemeriksa dan Pengawasan Reguler Badan Pengawasan MA RI sebagaimana yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 104/BP/SK.PW1.1.1/XI/2023 tanggal 9 November 2023, terdiri dari :
1. Sugiyanto, Kepala Badan Pengawasan berperan sebagai Pengendali Mutu;
2. Aviantara, Plt. Inspektur Wilayah I berperan sebagai Pengendali Teknis;
3. Pratondo, Hakim Tinggi Pengawas berperan sebagai Ketua;
4. Letkol Hadi Prayitno, Hakim Yustisial, berperan sebagai Anggota;
5. Arie Nur Rochmat, Kepala Bagian Kepegawaian, berperan sebagai Anggota;
6. Abu Samah, Auditor Ahli Madya, berperan sebagai Anggota;
7. Dwi Wulan Indriani, Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan, berperan sebagai Sekretaris.
Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
Agenda Pemeriksaan ini memiliki jangka waktu pelaksanaan tugas selama 11 (sebelas) hari, mulai tanggal 17 sampai dengan 30 November 2023, meliputi :
1. Perencanaan : 16 s.d. 17 November 2023
2. Pelaksanaan Lapangan : 20 s.d. 24 November 2023
3. Pelaporan : 27 s.d. 30 November 2023
Bapak/Ibu Yth.
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Katadata Insight Center sedang melakukan survei persepsi pemangku kepentingan eksternal peradilan terhadap capaian dan dampak pembaruan peradilan.
Survei ini bersifat RAHASIA, data/informasi yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan terbatas untuk keperluan Biro Renog dan Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI. Tabulasi dan analisis dilakukan secara gabungan sehingga informasi secara individu dijamin kerahasiaannya. Mohon bantuannya untuk dapat menjawab dengan sejujurnya kuesioner ini pada link berikut https://katadata.co.id/Survei_CetakBiru_MA_2023 .
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.
Banda Aceh, 26/10/2023 (Humas) – Pengadilan Tinggi Banda Aceh lakukan Pembinaan pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Provini Aceh. Pembinaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 yang bertempat di Ruang Command Center ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., para Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Para Hakim Ad Hoc Pengawas Daerah, Panitera, Sekretaris, serta pejebat Struktural dan Fungsional Kepaniteraan. Pada Pembinaan ini dihadiri oleh seluruh Pengadilan Negeri.
Sumber : www.pt-nad.go.id
Quanhou – Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof Dr M Syarifuddin, SH., MH didampingi oleh Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim., SH LLM., MH, menghadiri undangan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok YM Zhang Jun untuk menghadiri Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023 yang diadakan di Quanhou, Fujian, Tiongkok, 25-27 Oktober 2023.
Forum Maritime Silk Road Internasional Forum on Judicial Cooperation diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok di Quanzhou pada tanggal 24 – 27 Oktober 2023. Forum ini pertama kali diadakan pada tahun 2021 dan saat itu dihadiri oleh 21 negara dan 3 organisasi internasional, termasuk Ketua Mahkamah Agung dari 9 negara.
Forum tahun 2023 ini akan dihadiri total 200 peserta, dan tidak kurang 50 orang tamu asing. Dari China sendiri akan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, para Hakim Agung Republik Rakyat Tiongkok dan para Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan setempat. Selanjutnya peserta juga adalah anggota Kongres Rakyat dan anggota Lembaga Konsultatif Rakyat Tiongkok. Hadir langsung 6 orang Ketua Mahkamah Agung dari negara Belt and Road dan Maritime Silk Road, termasuk Eithopia, Venezuelia, Samoa, Kyrgiztan, Papua New Guinea.
Diharapkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan tingkat pertukaran yudisial dan kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara yang berada pada Maritime Silk Road, untuk menekan konflik hukum dan hambatan peradilan, memperbaiki penyelesaian sengketa, memerangi tindak pidana, dan mempromosikan terbentuknya kerangka hukum yang stabil, adil, transparan dan prediktabel, di negara-negara sepanjang Jalur Maritime Silk Road.
Adapun Forum tahun 2023 akan membahas empat topik, yaitu
1. Peran Mahkamah Agung dalam menjaga Keadilan dan Meningkatkan Efisiensi
2. Ekonomi Digital, E-Commerce sepanjang Jalur Sutra dan Penyelesaian Sengketa Komersial
3. Pengembangan inovatif atas penyelesaian sengketa komersial internasional
4. Masalah tentang pengumpulan barang bukti tindak pidana lintas batas
Bagi Indonesia sendiri, inisitif Maritime Silk Road merupakan bagian dari program Belt and Road Initiative (BRI) yang dimulai pada tahun 2013. Berdasarkan program BRI, pemerintah China memberikan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur penting di negara-negara yang dilalui rute dagang Belt and Road serta Silk Route tersebut. Bagi Indonesia keterlibatan dalam BRI sangat signifikan, mengingat nilai proyek yang sangat luar biasa, dan status proyek sebagai prioritas nasional. Sehingga kehadiran Mahkamah Agung pada forum ini sangat penting dan relevan dengan prioritas nasional untuk memastikan kesiapan sektor peradilan Indonesia dalam mengantipasi issue potensi konflik dan melindungi kepentingan nasional.
Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok tumbuh sebesar 58,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$124,4 miliar, dengan ekspor Tiongkok meningkat sebesar 48,1 persen menjadi US$60,7 miliar dan impor melonjak 70,1 persen menjadi US$63,8 miliar. Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun terakhir, terutama sumber daya mineralnya.
Di sisi lain, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Tiongkok terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura. Pada tahun 2021, investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia berjumlah US$1,86 miliar, naik 1,5 persen YoY.
Pada tahun 2022 nilai investasi terus meningkat menjadi US$ 8,2 miliar. Selanjutnya Pada Semester I-2023, investasi China di Indonesia sudah menembus US$ 3,8 miliar, dengan tidak kurang 1,584 proyek investasi berjalan, yang menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar kedua setelah Singapura pada 2022.
Pentingnya Keadilan dan Efisiensi
Prof Dr Syarifuddin SH. MH dalam kontribusi ceramahnya tentang pemberian keadilan dengan tetap menjaga efisiensi menjelaskan, bahwa salah satu peran penting dalam mendorong efisiensi adalah melalui optimalisasi fungsi regulasi. Fungsi regulasi terbatas MARI dalam mengisi kekosongan hukum memang dioptimalisasikan untuk membentuk prosedur-prosedur inovatif yang belum terakomodasi oleh regulasi yang sudah ada. Melalui fungsi regulasi Mahkamah Agung memperkenalkan modernisasi pada proses peradilan,seperti e-court, e-litigasi. Selanjutnya Ketua MARI menekankan, bahwa dalam era regionalisasi dan globalisasi seperti kerjasama Maritime Silk Road peradilan harus lebih proaktif dalam mewujudkan keadilan dan efisiensi, dan tidak hanya duduk sebagai penonton. Hal ini penting, karena kepastian dan keadilan hukum merupakan pondasi dari investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu negara.
Ketua Mahkamah Agung RI menambahkan bahwa Perdagangan skala besar akan menuntut sistem hukum yang lebih seragam dan dapat diprediksi di seluruh wilayah, untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Tuntutan ini dianggap sebagai tambahan terhadap kebutuhan dasar akan sistem hukum dan proses penyelesaian sengketa yang transparan, efektif dan efisien. Menurutnya Meskipun penyatuan dan harmonisasi hukum selalu merupakan tugas yang sulit, hal ini perlu terus ditingkatkan, karena kegiatan perdagangan akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari sistem hukum yang transparan, konsisten, dan harmonis, menurutnya peran lembaga peradilan tertinggi dalam menjaga keadilan dan meningkatkan efisiensi sangat penting untuk mendukung hal ini, dan pengalaman kami menunjukkan bahwa selain pengambilan keputusan peradilan tradisional, terdapat pula peluang untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara lain.
Perkembangan Inovatif dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas
Sementara itu, Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH dalam kontribusi ceramahnya soal perkembangan inovatif dalam penyelesaian sengketa komersial lintas batas menyoroti fenomena betapa berbagai negara di dunia terus berinovasi dalam menawarkan forum penyelesaian sengketa yang inovatif. Menurutnya pengadilan sekarang juga mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan perdagangan itu sendiri, yaitu terus berkembang, guna mencari solusi yang lebih efektif dan efisien sebagai kontribusinya terhadap kelancaran perdagangan. dan bisnis. Maka tidak mengherankan jika seiring berjalannya waktu, semakin banyak yurisdiksi yang mengambil langkah serupa, untuk lebih terbuka dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam kurun 16 tahun terakhir, tercatat setidaknya 6 negara membentuk Pengadilan Niaga Internasional, dan lebih banyak lagi yang membuka pintu bagi penyelesaian sengketa internasional, melalui pembentukan kamar khusus perkara perniagaan internasional.
Pengadilan-pengadilan ini menawarkan banyak keunggulan, seperti hakim yang memiliki keahlian yang tinggi, hukum acara yang lebih fleksibel, modern dan efisien. Beberapa yurisdiksi bahkan telah secara khusus mengadaptasi peraturan prosedur arbitrase, dan yurisdiksi lainnya bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih integral di mana litigasi dan arbitrase berjalan beriringan.
Ini penting dalam untuk merespon hadirnya berbagai Indikator Kinerja Global, seperti Indeks B Ready yang baru dari Grup Bank Dunia, yang secara spesifik akan mengukur seberapa baik sistem hukum suatu negara dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. negara-negara lain.
Kota Quanzhou sebagai Hub Maritime Silk Road
Forum ini dilaksanakan di Quanzhou provinsi Fujian, sebagai kota dengan sejarah panjang sebagai Hub Maritime Silk Road di masa lalu. 1000 tahun yang lalu, Quanzhou sudah menjadi pelabuhan utama Tiongkok bagi para pedagang asing, yang mengenalnya Quanzhou sebagai pelabuhan Zaiton. Selama abad ke-11 hingga ke-14. Tempat ini pernah dikunjungi oleh Marco Polo dan Ibnu Batutah, kedua penjelajah tersebut memuji kota ini sebagai salah satu kota paling makmur dan mulia di dunia. Ini adalah pangkalan angkatan laut dari mana serangan Kerajaan Mongol terhadap Jepang dan Jawa diluncurkan. Pada masa jayanya, Quanzhou juga merupakan pusat kosmopolitan dengan kuil Buddha dan Hindu, masjid Islam, dan gereja Kristen, termasuk katedral Katolik dan biara Fransiskan. Mesjid Islam pertama dibangun di Quanzhou tahun 1099.
Karena pentingnya bagi perdagangan maritim abad pertengahan, perpaduan unik bangunan keagamaan, dan peninggalan arkeologi yang luas, "Quanzhou: Emporium Dunia di Song-Yuan Tiongkok " dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2021.
Mendampingi pimpinan MARI dalam kunjungan itu adalah Staf Khusus Ketua MARI Dr Aria Suyudi SH., LLM, Kapten Dede Andriawan dan Staf Kepaniteraan Dian Novianti. (AS / Humas)
Sumber : www.mahkamahagung.go.id