Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH, melantik dan mengambil sumpah empat Ketua Pengadilan Tinggi pada Senin Sore pukul 16.00 WIB, 6 Juli 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta.

Adapun empat pejabat yang dilantik yaitu, pertama Nugroho Setiadji, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Jabatan Lama Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, kedua Asnahwati, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Jabatan Lama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, ketiga Dr. H. Lexsi Mamonto, SH., MH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Jabatan Lama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, keempat Respatun Wisnu Wardoyo, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten Jabatan Lama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 139/KMA/SK/VI/2020 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum. Tanggal 10 Juni 2020.

Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, empat Ketua Pengadilan Tinggi tersebut bersumpah akan sungguh-sungguh untuk menjadi Ketua Pengadilan Tinggi langsung atau tidak langsung tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian.

Ketua Mahkamah Agung Dr. H.M Syarifuddin, SH.,MH pimpin purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. H. M Said Munji, SH., MH secara virtual pada hari ini, Selasa (30/6/2020) bertempat diruang Ketua Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa sesuai dengan protokol Covid -19 serta pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah, maka prosesi wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tingkat Banding ini untuk pertama kalinya saya selaku ketua Mahkamah Agung dan yang kedua kalinya dilakukan secara virtual. Namun demikian, saya berharap kesakralan prosesi ini tidak akan luntur dan kita semua dapat mengikutinya secara khidmat.

Perjalanan karir Bapak Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H. sebagai Hakim adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan karena penugasan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Utara tentunya tidak lepas dari godaan yang jika tidak diiringi dengan keteguhan iman, maka akan mudah goyah. Namun saya yakin bahwa keberhasilan beliau baik sebagai Hakim maupun Pimpinan Pengadilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Jakarta Utara tentunya tidak lepas dari pengabdian yang didasarkan pada keikhlasan. Inilah prinsip yang sesungguhnya dipesankan kepada kita semua dalam bekerja sebagaimana juga perintah yang bisa kita temukan dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 105 “Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.tutur Syariffudin.

Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum membuka Tahapan Assessment Center dalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, pada hari Senin, 15/6/2020 bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta. Sebanyak 8 orang peserta mengikuti kegiatan Tahapan Assesment Center dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Agung, dimana kegiatan ini dibagi dalam tiga tempat yaitu : 6 orang mengikuti kegiatan di Assessment Center MA Jakarta, 1 orang peserta di Jambi dan 1 orang di Aceh.

Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa pelaksanaan Assesment pada tahun ini dilaksanakan ditengah situasi pandemik covid 19, sehingga ada perubahan dalam mekanisme pelaksanaan Assesment, dimana sebelumnya berkumpul di satu tempat, namun kali ini di laksanakan pada masing-masing satuan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan protokol Kesehatan yang harus dilakukan secara daring.

Ditambahkannya bahwa Assessment secara daring ini juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah di atur oleh Menpan dan BKN. Setelah kegiatan ini, akan ada tahapan berikutnya yakni Wawancara dengan Pansel dan hasil dari kegiatan ini akan mendapatkan 3 orang terbaik dari yang akan diusulkan kepada Presiden untuk dapat dipilih dan menduduki jabatan Kepala Badan Pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan Assessment dilakukan selama tiga hari dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juni 2020. Hingga berita ini diturunkan, kegiatan Assessment masih berlangsung.

Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung ke-13 telah memasuki masa pensiun pada 30 April 2020 lalu. Pria asal Pare Pare ini memimpin Mahkamah Agung dalam dua periode, yaitu periode 2012-2016 dan periode 2016-2020.

Di bawah kepemimpinannya, Mahkamah Agung telah berhasil dalam banyak hal, dan yang paling mengena kepada masyarakat adalah bahwa Prof Hatta telah mengubah paradigma penyelenggaraan peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, dari manual ke digital, era yang dicanangkan itu disebut sebagai era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah e-court, e-summons, e-filling, e-litigation, dan aplikasi elektronik lainnya di mana masyarakat Indonesia sudah bisa merasakan hasilnya bersama.

Selain itu dalam bidang manajemen penanganan perkara, di bawah kepemimpinan Prof. Hatta, Mahkamah Agung berhasil membangun sistem kamar dan mengikis sisa perkara di Mahkamah Agung, dari jumlah 10.112 perkara pada tahun 2012 hingga hanya 217 perkara pada tahun 2019. Dalam bidang teknis, Mahkamah Agung banyak melakukan pembaruan hukum acara antara lain dalam gugatan sederhana, prosedur mediasi di pengadilan, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan keberatan terhadap penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penanganan tindak pidana korporasi.

Dalam bidang non teknis, laporan keuangan Mahkamah Agung berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut, hampir 100 % satuan kerja pengadilan di Indonesia telah mendapatkan akreditasi penjaminan mutu pengadilan, dan 70 satuan kerja pengadilan mendapatkan penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta masih banyak capaian dan penghargaan lainnya.

Selama kepemimpinannya, Hatta Ali mendapatkan beberapa anugerah di antaranya sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun 2018” dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga anugerah sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun 2019” dari Wakil Presiden Republik Indonesia.